Kepala SDN Petrah 1 Tanah Merah Akui Palsukan Tanda Tangan Para Wali Murid, Untuk Pencairan PIP
Bangkalan- KabarSuramadu. Com - Kucuran dana sekolah Program Indonesia Pintar dari Presiden Jokowi lagi-lagi harus disoal oleh wali murid dan menuai kekecewaan yang mendalam.
Sejumlah wali murid SDN Petrah 1 Tanah Merah, Bangkalan mendatangi sekolah tempat putra putrinya menimba ilmu, Rabu (6/1/2019). Kedatangan mereka adalah untuk meminta penjelasan terkait Program Indonesia Pintar (PIP) ke pihak sekolah.
Juru bicara Wali murid Suhul Anam menduga pihak sekolah telah menyalahgunakan wewenang dalam proses pencairan dana PIP tahun 2017. Dugaan tersebut juga di benarkan oleh para wali murid yang lain dihadapan Kepala SDN Petrah 1 dan Korwil Pendidikan Tanah Merah.
"Tujuan kita kesini adalah untuk meminta penjelasan terkait penerimaan PIP oleh siswa," ujar Suhul Anam.
Menurut Suhul awalnya pihak wali murid tidak pernah tahu jika ada penerimaan dana PIP bagi murid SDN Petrah 1. Hingga akhirnya ada yang membocorkan rekening penerimaan PIP ke salah satu wali murid.
Selama ini pihak sekolah tidak pernah memberitahukan hal tersebut, bahkan Lebih parahnya lagi, ternyata pihak sekolah telah mencairkan dana PIP tersebut tanpa sepengetahuan wali murid, dimanan tindakan tersebut, Jelas tidak bisa dibenarkan dan melanggar aturan yang ada.
Para Wali murid tahunya uang itu sudah diambil dari rekening, padahal pencairan dana PIP hanya bisa dilakukan oleh wali murid ke bank yang telah ditunjuk, atau bisa diwakilkan pihak sekolah dengan menggunakan surat kuasa.
"Boro boro dimintai tanda tangan, dikasih tahu saja kalau ada program itu tidak," tegasnya.
Ironisnya lagi uang dari PIP yang telah dicairkan oleh pihak sekolah tidak jelas digunakan untuk apa, ada yang mengatakan dibelikan barang seperti baju seragam tas dan sepatu, namun tanpa ada penjelasan pada Wali murid, terkait dengan nota dan harga barang tersebut.
Setelah mendapatkan cercaan dan desakan pertanyaan dari para wali murid, Kepala SDN Petrah 1 Sri Mulyati mengakui telah memalsukan tanda tangan surat kuasa pencairan dana PIP di sekolahnya.
"Saya memang telah memalsukan tanda tangan para wali murid, karena waktu itu dalam keadaan mendesak diminta segera disetor oleh pihak bank, Saya berpikir waktu itu tidak masalah asalkan tidak dikorupsi," ujarnya dihadapan para wali murid.
Soal dana yang telah dicairkan ia berdalih bahwa telah dibelikan barang-barang kebutuhan sekolah dan telah dibagikan ke murid.
"Kita bagi rata meskipun yang tidak dapat PIP kita kasih juga agar rata," jelasnya.
Ia menjelaskan siswa penerima PIP ada yang mendapat Rp 225 ribu dan ada yang mendapat Rp 450 ribu, sedangkan jumlah keseluruhan yang mendapat program bantuan tersebut, dia beralasan kurang paham karena datanya ada di salah satu guru.
Sementara itu Korwil Pendidikan Tanah Merah Muhammad Lutfi Berjanji akan segera menyelesaikan permasalahan ini, termasuk akan melakukan kordinasi dengan pihak dinas pendidikan Kabupaten Bangkalan, untuk mencari solusi terbaik.
Oleh sebab itu Ia meminta semua pihak untuk menahan diri terlebih dahulu jangan sampai masalah ini melebar kemana mana.
Tak puas dengan penjelasan kepala sekolah, para wali murid sempat memanas sebelum akhirnya mereka bubar tanpa ada kesepakatan. (Is)
